Nurul Fikri Zakat Center

Sahabat Dhu'afa Mitra Muzaki

LAZ Nurul Fikri Hadiri International Workshop

Jakarta, 23 Nopember 2018.Sudan bisa jadi adalah salah satu negara di Afrika yang memiliki sistem pengelolaan kelembagaan zakat terbaik. Negara yang pada tahun 2017 lalu telah mewisuda 3100 keluarga mustahik ini (istilah wisuda biasa kami gunakan untuk mustahik yang berhasil diberdayakan sehingga menjadi muzaki baru), mengaku baru membentuk dewan zakat pada tahun 1980, dan pada pada tahun 1984 pemerintah Sudan merubah kebijakannya dengan mewajibkan dan memaksa para muzaki untuk membayar zakat. Sebelumnya pemerintah Sudan hanya sebatas memberikan himbauan kepada warganya untuk membayar zakat. Rupanya hal itu belum cukup efektif untuk menghimpun dana secara besar-besar dari para muzaki di Negara Sudan sehingga pemerintah Sudan memandang perlu merevisi kebijakannya. Hal itu diungkapkan oleh Dr. Elsiddeg, salah satu anggota dewan zakat Sudan dalam International Workshop yang digelar di Hotel Sahid Jakarta (23/11).

International workshop sehari yang mengangkat tema “pengalaman mengelola kelembagaan zakat di Asia dan Afrika : Studi penerapan dalam dua negara ( Indonesia dan Sudan)” ini , merupakan gelaran dari Sahid International Islamic Education Center (SIIEC) bekerja sama dengan Institute of Zakat Sciences of Sudan dan BAZNAS Center of Strategies Studies. Hadir sebagai pembicara dua orang anggota Dewan Zakat Sudan, Dr.Elsiddeg Ahmed Abdelrahim dan Dr. Tagalsier Margani Ehmady Taha. Sementara dari BAZNAS hadir sebagai pemateri Dr.Irfan Syauqi Beik.

Dalam makalahnya, kedua anggota dewan zakat Sudan menyampaikan bahwa Sudan menjadi salah satu negara dengan sistem pengelolaan zakat yang kuat, dimana hak pungut dan kelola zakat sepenuhnya di atur oleh pemerintah Sudan. Warga terkategori muzaki yang membayarkan zakatnya selain di dewan zakat dianggap belum membayar dan dianggap tidak sah zakatnya. Bukan itu saja, negara yang baru membentuk kelembagaan zakat pada tahun 1980 ini juga menerapkan aturan paksa serta sanksi kepada warganya yang tidak membayar zakat. Diantara sanksinya adalah yang bersangkutan terkena denda dan wajib membayar dua kali lipat dari jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Sanksi lainnya, hak usaha yang bersangkutan juga akan di cabut. Sementara untuk yang baru akan memulai usaha, dia wajib mmenunjukkan bukti setoran zakat sebagai salah satu syarat administratif untuk keluarnya izin usaha atau penanaman modal di Sudan.

Strategi ‘memaksa’ ini ternyata cukup efektif untuk fundrising zakat di Sudan. Sampai dengan semester 1 tahun 2018 saja, dewan zakat Sudan telah menghimpun dana zakat tidak kurang dari 2 triliun rupiah. Dan di targetkan angka ini akan terus naik setiap tahunnya.

Sampai disini, kita paling tidak sudah dapat menyimpulkan strategisnya peran pemerintah dalam pengelolaan zakat. Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia harusnya bisa menjadi negara yang paling kuat pengelolaan zakatnya. Hasil riset IPB pada tahun 2010 menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia ada di angka 217 Triliun per tahun. Dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya seiring dengan bertumbuhnya perekonomian. Di sisi lain, ternyata angka himpunan zakat di Indonesia masih tergolong kecil, hanya ada dikisaran angka 17 % atau sekitar 21 triliun rupiah per tahun.

BACA JUGA :  Dedikasi Untuk Muallaf

Kita berharap semoga ke depan Indonesia sebagai negara dengan jumlah umat islam terbesar pertama di dunia juga bisa tampil sebagai negara dengan tingkat kesadaran berzakat terbaik dan dengan sistem pengelolaan zakat terbaik di dunia. Dengan potensi zakat sebesar itu Indonesia sebenarnya bisa menjadi negara kuat tanpa bergantung kepada hutang luar negeri.

Kita semua berharap demikian. Sekian.

Wirahadi ( Zakat Insighter ), Chief Marketing Officer LAZ Nurul Fikri

Kirimkan halaman kami kepada teman-teman anda via facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *